Jakarta, PSMK-- UN selama ini sangat rentan terhadap kecurangan. Dan, kecurangan itu berdampak sangat buruk bagi siswa dan masa depannya. Siswa yang curang diuntungkan sementara, tetapi dirugikan dalam jangka panjang; dia, sebenarnya, belum kompeten tetapi dianggap kompeten, sehingga dia sendiri yang akan merugi. Dengan kecurangan itu pula nilai sekolah yang tak bagus menjadi lebih tinggi daripada sekolah yang bagus. Nilai daerah yang sebetulnya masih sangat membutuhkan pembinaan dan peningkatan mutu justru terlihat lebih tinggi dibanding daerah yang telah baik mutunya. Kondisi ini tak bisa dibiarkan, harus dihentikan.
Karena itulah Kemendikbud melahirkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Ini terobosan terpenting Kemendikbud 2014-2019. Juga, sejarah baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Untuk pertama kalinya negara mengakui kecurangan yang terjadi dalam UN, hal yang selama ini ditutup-tutupi. Dengan adanya IIUN, masyarakat tak usah lagi mengadu soal kecurangan dalam UN; negara sendiri yang mengakui dan melaporkannya melalui IIUN.
Kemdikbud bertekad untuk membuka setiap kecurangan yang terjadi dalam UN. Tak sekadar mengakuinya, negara juga mengukurnya. Karena itu mulai tahun 2015 laporan UN selain berisi angka juga memuat laporan kualitatif tambahan berupa deskripsi atas angka yang diperoleh siswa dan dekomposisi atas skor yang diperoleh siswa tersebut. Selain mengukur siswa, IIUN juga berfungsi untuk mengukur integritas sekolah. Misalnya, suatu sekolah mendapat indeks integritas 85 maka dapat disimpulkan bahwa di sekolah tersebut memiliki indikasi sebesar 15% telah terjadi kecurangan. Jadi, semakin besar nilai indeksnya, tingkat kejujuran di sekolah tersebut makin tinggi (lihat Matrix IIUN & Capaian UN).
Kemendikbud telah mengumum- kan hasil IIUN 2015. Mendikbud mengakui secara nasional unsur integritas dalam pelaksanaan UN masih rendah. Baru ada tujuh provinsi yang berhasil meraih indeks integritas tertinggi untuk SMA/SMK atau sederajat. Peringkat pertama diperoleh DI Yogyakarta, selanjutnya berturut-turut Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemendikbud lebih mudah melaksanakan program intervensi bagi daerah yang memiliki nilai UN rendah dengan modal integritas tinggi.
Intervensi yang dilakukan dapat berupa pembinaan prestasi akademik. Bagaimanapun yang namanya ujian, kalau integritasnya itu tidak terjaga, makna ujianya itu lalu hilang karena ujian itu harus mencerminkan adanya integritas. Ke depan, baik nilai UN maupun IIUN akan menjadi penentu kualitas pendidikan selanjutnya. IIUN ini dapat diketahui siswa, orang tua, guru dan kepala sekolah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Maka, masyarakat dapat memilih kualitas sekolah yang lebih baik bagi anaknya. Angka UN tidak semata-mata menjadi patokan dalam memilih sekolah, tetapi juga indeks integritasnya. Nilai UN yang tinggi Otomatis menjadi tidak bermakna jika sekolah tersebut memiliki nilai integritas yang rendah. Sebaliknya, jika indeks integritas tinggi justru akan menaikkan nilai atau bobot angka UN yang diraih. Kita ingin agar perilaku jujur dan integritas menjadi sebuah norma baru di Indonesia.
Sumber : KILASAN SETAHUN KINERJA KEMENDIKBUD
Posted by Arie Wibowo Khurniawan
Title : Indeks Integritas Ujian Nasional Untuk Menumbuhkan Sikap Integritas dari Sekolah
Description : Jakarta, PSMK -- UN selama ini sangat rentan terhadap kecurangan. Dan, kecurangan itu berdampak sangat buruk bagi siswa dan masa depannya...
